Dimedia.id – Massa mahasiswa dari berbagai elemen kampus di wilayah Solo Raya menggelar demo di depan Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/6)
Dalam aksi tersebut mereka menolak kenaikan harga BBM nonsubsidi dan mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) distop.
Massa mahasiswa mendatangi gedung DPRD Solo dengan membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, diantaranya bertuliskan “Indonesia Darurat Reformasi”, “Solidaritas Rakyat Tertindas Buruh, Tani, Mahasiswa, Rakyat”, Hentikan Makan Bergizi Gratis” dan spanduk berisi protes lainnya.
Satu per satu perwakilan mahasiswa pun naik ke mobil komando untuk menyampaikan orasi.
Di sisi lain, terlihat beberapa mahasiswa yang membentangkan poster di pinggir jalan sembari meminta pengguna jalan membunyikan klakson jika merasa harga BBM mencekik.
Masaa aksi menutup Jalan Adi Sucipto hingga menutup salah satu jalan protokol di kota bengawan itu. Petugas kepolisian terpaksa mengalihkan arus lalu lintas selama aksi berlangsung.
Situasi aksi sempat memanas usai sempat beredar kabar ada peserta aksi yang ditangkap petugas. Beberapa kali orator meminta agar kepolisian melepaskan rekan mereka yang dikabarkan ditangkap.
Sementara beberapa perwakilan mahasiswa tampak berdialog dengan Kapolresta Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo. Untungnya hal tersebut dapat diselesaikan.
“Kami menuntut agar pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dan melindungi daya beli masyarakat, tolak kenaikan harga BBM yang membebani rakyat, menolak pengesahan UU POLRI yang berpotensi memperluas kewenangan secara berlebihan,” ujar Korpus BEM Soloraya, Dimas Muhammad Fajar.
Selain itu, mahasiswa juga meminta agar dua program Pemerintah saat ini yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dievaluasi.
“Evaluasi dan hentikan program MBG apabila tidak tepat sasaran dan membebani fiskal, evaluasi program Koperasi Merah Putih dan cegah politisasi kelembagaan ekonomi rakyat, kembalikan TNI dan Polri pada tugas pokok dan fungsinya demi menjamin keamanan negara dan perlindungan rakyat dan Segera Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset,” sambung Dimas. (IM).
